Bondowoso, harianmerdeka.co,id — Kerusakan infrastruktur tak lagi dijawab dengan janji. Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, memilih turun langsung ke lapangan meninjau sejumlah jembatan rusak di wilayahnya, Selasa (31/3/2026).
Tiga titik utama yang menjadi perhatian yakni Jembatan Bandilan–Sempol, Jembatan Sempol–Tarum di Kecamatan Prajekan, serta dua lokasi di Dusun Plampang dan Dusun Somporan, Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo. Kondisi jembatan yang rusak dinilai mengganggu mobilitas warga dan berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Di lokasi, Bupati Hamid tak hanya melakukan peninjauan, tetapi langsung menginstruksikan langkah cepat berupa penanganan darurat. Upaya ini dilakukan agar jembatan bisa segera difungsikan sementara, sehingga akses warga kembali terbuka.
“Penanganan teknis segera dilakukan oleh dinas terkait. Targetnya dalam bulan ini jembatan sudah bisa digunakan sementara,” ujar Bupati Hamid.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perbaikan permanen akan menjadi prioritas lanjutan melalui skema perubahan anggaran. Bahkan, sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, Bupati juga akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur terdampak.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam merespons cepat kebutuhan masyarakat. Kehadiran langsung kepala daerah di titik-titik kerusakan menjadi bukti bahwa persoalan infrastruktur menjadi perhatian serius, terutama pasca bencana yang berdampak pada fasilitas publik.
Dengan percepatan penanganan ini, diharapkan aktivitas masyarakat dapat kembali normal, sekaligus meminimalisir dampak lanjutan terhadap perekonomian lokal.
Langkah yang diambil Bupati Abdul Hamid Wahid patut diapresiasi. Di tengah banyaknya keluhan masyarakat terkait infrastruktur, kehadiran langsung pemimpin di lapangan memberi pesan kuat bahwa pemerintah tidak tinggal diam.
Namun demikian, penanganan darurat seharusnya menjadi pintu masuk menuju perbaikan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perbaikan permanen benar-benar terealisasi tepat waktu, bukan sekadar wacana dalam perubahan anggaran.
Selain itu, transparansi progres pekerjaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan akan menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkualitas.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya butuh respon cepat—tetapi juga solusi tuntas.
Penulis : Redaksi
