BONDOWOSO, HARIANMERDEKA.CO.ID — Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso menghadapi sejumlah tantangan serius dalam tata kelola pendidikan, mulai dari masih banyaknya sekolah yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah hingga fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid, khususnya di wilayah pedesaan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 130 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 12 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 5 Taman Kanak-kanak (TK) yang belum memiliki kepala sekolah definitif dan masih dipimpin oleh Plt.
Menurut Taufan, kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya calon kepala sekolah. Setiap tahunnya, kuota pelatihan calon kepala sekolah hanya sekitar 80 orang untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP.
“Di jenjang SD saja kekurangannya sudah mencapai 130 kepala sekolah, sementara calon kepala sekolah yang tersedia saat ini hanya sekitar 15 orang,” ujar Taufan saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).
Selain keterbatasan kuota pelatihan, rendahnya minat guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepala sekolah juga menjadi faktor penghambat. Hal ini dipicu oleh besaran tunjangan jabatan kepala sekolah yang dinilai tidak sebanding dengan beban tanggung jawab yang diemban.
“Tunjangan jabatan kepala sekolah selisihnya hanya sekitar Rp160 ribu, sementara tanggung jawabnya sangat besar, baik secara administratif maupun manajerial,” jelasnya.
Meski demikian, Taufan menegaskan pihaknya terus mendorong para guru untuk bersedia mengikuti proses seleksi dan diklat calon kepala sekolah. Ia menekankan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi struktural, melainkan bentuk kehormatan dan pengabdian dalam dunia pendidikan.
“Saya sudah meyakinkan para guru bahwa menjadi kepala sekolah adalah sebuah kehormatan dan bentuk pengabdian untuk mencetak generasi masa depan,” katanya.
Ia menambahkan, pengangkatan kepala sekolah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Calon kepala sekolah minimal harus memiliki pangkat golongan III/b serta wajib mengikuti dan lulus diklat calon kepala sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini, Dinas Pendidikan Bondowoso tengah menyusun peta jalan (roadmap) untuk mengatasi kekosongan jabatan kepala sekolah tersebut.
“Dalam waktu satu minggu ini kami akan menyiapkan langkah-langkah terobosan sebagai upaya strategis Pemkab Bondowoso,” terangnya.
Selain persoalan kepemimpinan sekolah, tantangan lain yang dihadapi Dinas Pendidikan adalah masih banyaknya sekolah negeri yang kekurangan murid. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah pedesaan. Beberapa sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik antara lain SDN Locare, SDN Taman, dan TK Negeri Pembina.
Taufan menegaskan bahwa minimnya jumlah murid tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya fasilitas maupun sarana prasarana sekolah negeri, melainkan lebih pada perubahan preferensi orang tua dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak-anaknya.
“Kecenderungan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bernapas keagamaan saat ini semakin tinggi,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa serta-merta melakukan regrouping atau penggabungan sekolah hanya karena jumlah murid sedikit. Menurutnya, aspek pemerataan akses pendidikan dan pelayanan publik tetap harus menjadi pertimbangan utama.
“Prinsip pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas kami dalam mengambil kebijakan pendidikan,” pungkas Taufan.(***)
