Bondowoso, harianmerdeka.co.id — Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bondowoso dan Kantor DPRD Bondowoso, Kamis (5/3/2026). Para peserta aksi datang mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sebelum bergerak menuju pusat pemerintahan daerah, massa terlebih dahulu berkumpul di depan kampus **Universitas Jember Kampus Bondowoso sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah melakukan konsolidasi singkat, mereka berjalan kaki menuju Kantor Bupati Bondowoso sambil membawa berbagai poster berisi tuntutan.
Setibanya di lokasi, para demonstran secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama terkait tata kelola anggaran, pembangunan infrastruktur, serta transparansi kebijakan pudaera Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah daerah.
Pertama, mereka meminta pemerintah menurunkan belanja pegawai secara bertahap sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pemerintah, sehingga porsi anggaran pembangunan dapat lebih besar.
Kedua, massa menuntut peningkatan anggaran pembangunan daerah yang difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan rusak, jaringan irigasi, serta program yang dapat memperkuat perekonomian masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah daerah mempublikasikan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara terbuka dan detail kepada masyarakat. Menurut mereka, transparansi anggaran merupakan langkah penting agar publik dapat mengetahui secara jelas penggunaan dana daerah.
Para demonstran juga menyoroti persoalan pengelolaan kawasan Kawasan Ijen yang dinilai perlu diselesaikan secara transparan serta berpihak kepada masyarakat sekitar.
Mereka menilai setiap kebijakan yang berkaitan dengan kawasan tersebut harus melibatkan warga terdampak dalam proses pengambilan keputusan.
Tak hanya itu, massa aksi juga mendesak pemerintah daerah menyediakan kanal pengaduan masyarakat berupa “Rumah Curhat Rakyat”.
Layanan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi yang aktif, cepat, dan responsif bagi masyarakat, baik melalui sistem daring maupun layanan langsung.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan kondusif.
Hingga aksi berakhir, para demonstran berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bondowoso.(***)
