BONDOWOSO, HARIANMERDEKA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi daerah pada 2027. Melalui evaluasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah daerah didorong merumuskan program terobosan yang mampu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TPID Kabupaten Bondowoso yang dipimpin Bupati Bondowoso, Dr. H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., Rabu (21/10/2026), di Ruang Sabha Bina Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
Kegiatan yang diselenggarakan Pemkab Bondowoso bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember itu mengusung tema “Penguatan Kinerja TPID melalui Evaluasi dan Coaching Laporan OPS sebagai Dasar Penyusunan Quick Wins Program TPID Tahun 2027”.
Pertemuan tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan kapasitas tim dalam menyusun program pengendalian inflasi yang lebih terarah, terukur, dan dapat diterapkan di lapangan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Igbal Reza N., dalam laporannya menegaskan pentingnya memperkuat sinergi TPID untuk mengantisipasi risiko inflasi, baik yang dipicu faktor eksternal maupun kondisi domestik.
Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk optimalisasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Strategi pengendalian inflasi yang menjadi perhatian TPID meliputi empat aspek atau 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Keempat aspek tersebut dinilai perlu dijalankan secara terpadu agar upaya pengendalian inflasi tidak berhenti pada koordinasi dan penyusunan laporan, tetapi juga mampu menjawab persoalan harga dan pasokan yang dihadapi masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Jember dan seluruh pihak yang telah mendukung pengendalian inflasi di Bondowoso melalui pendampingan serta kolaborasi lintas sektor.
Bupati menekankan bahwa pengendalian inflasi memiliki kaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas harga, khususnya komoditas pangan, menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Penerapan strategi 4K harus berjalan selaras di lapangan serta didukung tata kelola administrasi dan kebijakan yang efektif,” jelas Bupati.
Ia berharap evaluasi kinerja dan pendampingan dalam kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan tim teknis TPID untuk mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki koordinasi, serta menyusun langkah yang lebih konkret menghadapi potensi tekanan inflasi.
Hasil evaluasi laporan OPS juga diharapkan menjadi pijakan dalam merumuskan quick wins TPID 2027. Program terobosan itu harus bersifat implementatif dan aplikatif, sehingga dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan serta kondisi daerah.
Bagi Bondowoso, tantangan pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memastikan pasokan pangan tersedia dan distribusinya berjalan lancar. Karena itu, sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan perangkat daerah terkait menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi.
Kegiatan HLM dan Capacity Building tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bondowoso, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, para narasumber, pimpinan perangkat daerah, jajaran Bank Indonesia Jember, tim teknis TPID, serta kalangan akademisi.
Melalui forum ini, Pemkab Bondowoso berharap penguatan kapasitas dan evaluasi kinerja TPID dapat menghasilkan program pengendalian inflasi 2027 yang lebih efektif, sekaligus memberikan dampak nyata bagi stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Redaksi
