BONDOWOSO, HARIANMERDEKA.CO.ID – Tata kelola keuangan, pelayanan medik, hingga rendahnya hasil usaha yang menopang operasional rumah sakit menjadi sejumlah aspek yang mendapat perhatian dalam pemeriksaan kinerja RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur.
Persoalan tersebut mengemuka dalam entry meeting pemeriksaan terinci atas kinerja tata kelola RSUD dr. H. Koesnadi yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso di Peringgitan Pendopo Raden Bagus Asra, Kamis (22/10/2026).
Pemeriksaan ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Bondowoso untuk mengevaluasi pengelolaan rumah sakit, sekaligus memastikan perbaikan tata kelola berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Bupati Bondowoso Dr. H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan BPK harus menjadi perhatian serius jajaran rumah sakit dan perangkat daerah terkait.
Sejumlah aspek yang menjadi catatan meliputi tata kelola keuangan, pelayanan medik, operasional rumah sakit, pendidikan dan penelitian, serta rendahnya hasil usaha untuk mendukung keberlangsungan operasional RSUD.
Menurut Bupati, catatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai bahan evaluasi administratif. Diperlukan tindak lanjut yang konkret, terukur, dan berkelanjutan agar pengelolaan rumah sakit semakin efektif, efisien, serta akuntabel.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso, kami menyampaikan selamat datang kembali kepada tim BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Kami menerima dan memahami berbagai catatan dari pemeriksaan pendahuluan untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dan pedoman perbaikan,” ujar Bupati.
Ia menegaskan, pemeriksaan BPK merupakan bagian dari kemitraan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan milik daerah.
Evaluasi tak hanya administratif
Pemeriksaan terinci BPK diarahkan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan RSUD dr. H. Koesnadi. Dengan demikian, pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana program dan kegiatan rumah sakit mendukung pencapaian tujuan pelayanan kesehatan.
Bagi Pemkab Bondowoso, hasil pemeriksaan nantinya diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk membenahi berbagai aspek pengelolaan rumah sakit.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, manajemen RSUD, dan tim pemeriksa agar rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal.
Di sisi lain, pemeriksaan kinerja tersebut berlangsung beriringan dengan agenda akreditasi RSUD dr. H. Koesnadi yang dijadwalkan pada 18–22 Oktober 2026.
Bupati berharap kedua agenda tersebut dapat berjalan baik tanpa mengganggu kelancaran pelayanan kepada pasien. Ia meminta seluruh perangkat daerah dan jajaran RSUD memberikan dukungan serta membuka akses informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa sesuai ketentuan.
BPK periksa kinerja periode 2025 hingga semester I 2026
Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Nurul Habibah, menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya.
Pemeriksaan berfokus pada kinerja tata kelola rumah sakit dalam mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan selama 2025 hingga semester I 2026.
Tim BPK dijadwalkan melaksanakan pemeriksaan selama 30 hari kalender, mulai 21 Oktober hingga 19 November 2026. Pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta BPK.
Nurul menjelaskan, pemeriksaan kinerja memiliki fokus berbeda dibandingkan pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan ini menitikberatkan pada penilaian atas bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan mampu mencapai tujuan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
Melalui pemeriksaan tersebut, BPK diharapkan dapat mengidentifikasi aspek tata kelola yang telah berjalan baik maupun bagian yang masih membutuhkan pembenahan.
Pada akhirnya, tantangan RSUD dr. H. Koesnadi bukan hanya memenuhi aspek administratif dan tata kelola, tetapi juga memastikan pengelolaan rumah sakit berdampak nyata terhadap mutu pelayanan, efisiensi operasional, dan kebutuhan masyarakat Bondowoso.
Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi salah satu pijakan untuk melihat sejauh mana upaya perbaikan tersebut dapat diwujudkan.
Sumber : Ig kominfo_bondowoso
Editor : Redaksi
