BONDOWOSO, HARIANMERDEKA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mulai memperketat evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bukan hanya soal makanan sampai ke penerima manfaat, pemerintah daerah kini menyoroti keamanan pangan, legalitas SPPG, pengelolaan lingkungan, ketepatan sasaran hingga dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal.
Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG yang digelar di Wisma Wakil Bupati Bondowoso, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Bupati Bondowoso sekaligus Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, S.E. Hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso Fathur Rozi, para asisten Setda, kepala perangkat daerah terkait, Kepala Bagian Perekonomian Setda, serta jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN).
Wabup As’ad menegaskan, evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Seluruh rantai penyelenggaraan MBG harus diperiksa, mulai dari kualitas menu, perizinan, standar higiene sanitasi hingga keamanan makanan sebelum dikonsumsi penerima manfaat.
“Evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan wujud komitmen kita untuk memastikan makanan yang sampai kepada anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita benar-benar aman serta layak konsumsi. Aspek legalitas, perizinan hingga kesehatan lingkungan tidak boleh diabaikan,” tegas As’ad.
Masukan masyarakat mengenai variasi menu dan kelayakan makanan juga menjadi perhatian. Pemerintah meminta pengelola SPPG melakukan pembenahan agar makanan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga memiliki cita rasa dan variasi yang dapat diterima penerima manfaat.
Tiga SPPG Disuspend
Dalam rapat tersebut terungkap, dari 81 titik SPPG yang tercatat di Bondowoso, sekitar 78 hingga 79 lokasi aktif beroperasi.
Sementara itu, tiga SPPG saat ini mengalami penghentian sementara atau suspend. Ketiganya yakni SPPG Tapen, Wonosari dan Curahdami.
Penghentian sementara dilakukan untuk menuntaskan persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sekaligus melakukan perbaikan sarana dan fasilitas.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekspansi program MBG tidak cukup hanya mengejar jumlah penerima maupun jumlah dapur yang beroperasi. Standar keamanan dan kelayakan fasilitas menjadi bagian yang tidak bisa ditawar.
Terkait penetapan sekolah penerima manfaat, BGN menjelaskan mekanisme menggunakan Surat Penetapan Sementara (SPS). Sekolah yang belum masuk dalam penetapan awal masih dapat diajukan kembali pada gelombang penetapan berikutnya.
Pemkab juga membuka ruang evaluasi terhadap penerima manfaat. Apabila terdapat peserta didik yang tidak membutuhkan atau menolak MBG, pemerintah mendorong adanya mekanisme pengalihan yang dinamis kepada kelompok masyarakat rentan lainnya.
Pemkab Bondowoso juga terus memperjuangkan perluasan cakupan MBG, khususnya untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
MBG Jangan Hanya Jadi Program Makan Gratis
Selain memastikan keamanan pangan, Pemkab Bondowoso ingin dana MBG yang berputar di daerah benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyoroti pertumbuhan ekonomi Bondowoso yang mencapai 5,8 persen secara tahunan (YoY) pada triwulan III 2026.
Menurutnya, besarnya perputaran anggaran MBG harus mampu menciptakan efek berganda bagi petani, pedagang, pelaku UMKM dan masyarakat desa.
“Filosofi program MBG adalah menciptakan ekonomi sirkular di tingkat desa, sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden untuk membangun dari bawah,” ujar Fathur Rozi.
Ia meminta BGN memastikan bahan baku MBG semaksimal mungkin diserap dari produksi lokal.
Komoditas seperti cabai, sayur-mayur, buah-buahan hingga bahan olahan seperti roti diharapkan berasal dari petani, pedagang dan pelaku usaha Bondowoso, bukan justru didatangkan dari luar daerah.
Dengan begitu, program MBG tidak berhenti sebagai program pemenuhan gizi, tetapi menciptakan rantai ekonomi dari desa hingga dapur SPPG.
Sampah SPPG Jadi Perhatian
Sekda juga mengingatkan persoalan lain yang berpotensi muncul seiring beroperasinya puluhan SPPG, yakni peningkatan volume sampah.
Dinas Kominfo diminta menyusun pemetaan digital melalui spatial dashboard yang memuat titik SPPG, radius sekolah penerima manfaat serta sebaran kelompok B3, yakni ibu menyusui, ibu hamil dan balita.
Pemetaan tersebut dinilai penting untuk memperpendek jarak distribusi sekaligus mencegah tumpang tindih wilayah kerja antarsatuan pelayanan.
Sementara dalam pengelolaan sampah, setiap SPPG didorong menerapkan konsep zero waste. Pemilahan sampah organik dan anorganik harus dilakukan sejak dari dapur.
Sampah plastik dan anorganik diarahkan ke bank sampah atau mitra daur ulang, termasuk melalui mitra seperti Sarka Space. Sedangkan sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk maupun untuk budidaya maggot.
Langkah tersebut dinilai penting agar keberadaan SPPG tidak menimbulkan persoalan baru di sektor lingkungan.
PAD Ikut Dibidik
Pemkab juga melihat pelaksanaan MBG memiliki potensi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan yang sah sesuai regulasi.
Sejumlah potensi yang diinventarisasi antara lain retribusi uji laboratorium kebersihan makanan yang dilakukan secara berkala setiap enam bulan, perizinan IPAL, Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), hingga retribusi penggunaan Air Bawah Tanah (ABT).
Namun, Pemkab menekankan optimalisasi PAD harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan dan tidak boleh mengorbankan tujuan utama program.
Sekda meminta seluruh organisasi perangkat daerah melakukan mitigasi risiko sejak dini. Hal itu penting karena MBG merupakan salah satu indikator kinerja utama kepala daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Dengan puluhan SPPG yang kini beroperasi, evaluasi berkala menjadi penting agar persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Pemkab Bondowoso pun berharap MBG mampu mencapai tiga sasaran sekaligus: makanan aman dan bergizi, penerima manfaat tepat sasaran, serta perputaran anggaran yang benar-benar dirasakan masyarakat lokal.
Jika tiga hal tersebut berjalan beriringan, MBG bukan sekadar program makan gratis, tetapi dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi desa di Bondowoso.
Sumber Berita : Ig Kominfo_bondowoso
Editor : Redaksi
