BONDOWOSO, HARIANMERDEKA.CO.ID – Rencana menghidupkan kembali jalur Kereta Api (KA) Kalisat-Bondowoso-Panarukan mulai memasuki tahapan lebih serius. Namun, harapan agar jalur bersejarah tersebut kembali beroperasi belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat karena pemerintah masih harus menuntaskan survei teknis, dokumen perencanaan, kajian keselamatan, hingga menghitung kebutuhan investasi.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Survei Reaktivasi Jalur KA Kawasan Aglomerasi Bondowoso-Situbondo-Jember yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bersama Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, di Peringgitan Pendopo Raden Bagus Assra, Senin (21/9/2026).
Rakor tersebut menjadi forum untuk memetakan kesiapan teknis, kebutuhan infrastruktur, aspek keselamatan, kondisi jalur, hingga dukungan pemerintah daerah dalam rencana menghidupkan kembali lintasan KA yang berhenti beroperasi sejak 2004.
Bupati Bondowoso Dr. H. Abdul Hamid Wahid mengatakan, reaktivasi jalur Kalisat-Bondowoso-Panarukan memiliki arti strategis bagi penguatan konektivitas kawasan Tapal Kuda.
Menurutnya, pembahasan tersebut merupakan kelanjutan komunikasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Perhubungan sekaligus bagian dari upaya membangun kerja sama strategis Bondowoso, Jember, dan Situbondo.
“Pemkab Bondowoso, Jember, dan Situbondo harus saling memperkuat. Konektivitas ini kita dorong bersama untuk mendukung berbagai kepentingan, khususnya pariwisata, ketahanan pangan, perkebunan, dan pertanian yang menjadi ciri khas dari tiga kabupaten,” ujar Bupati.
Namun, pemerintah pusat menegaskan bahwa reaktivasi tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keinginan atau target waktu semata. Tahap awal harus didukung dokumen perencanaan yang matang.
Kepala BTP Kelas I Surabaya DJKA Kementerian Perhubungan, Denny Michels Adlan, menjelaskan sekitar 70 persen jalur telah disurvei. Survei lapangan ditargetkan seluruhnya rampung pada awal Oktober 2026.
Hasil survei tersebut nantinya menjadi salah satu dasar penyusunan dan pemutakhiran dokumen perencanaan.
“Tidak bisa langsung menetapkan tahun depan akan membangun, kita harus menetapkan terlebih dahulu dokumen perencanaannya. Setelah lengkap, baru kita berbicara mengenai skema pembiayaan,” jelas Denny.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rencana reaktivasi masih berada pada tahap persiapan dan belum dapat dipastikan masuk konstruksi pada 2027.
Setelah dokumen perencanaan dan nilai investasi diketahui secara pasti, pemerintah baru dapat mempertimbangkan alternatif pembiayaan, antara lain melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maupun skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Lintasan 67 Kilometer, 13 Stasiun dan 40 Jembatan
Dari sisi teknis, jalur KA nonaktif tersebut memiliki panjang sekitar 67,52 kilometer. Rinciannya, Segmen Kalisat-Bondowoso sepanjang 25,462 kilometer, Bondowoso-Situbondo 27,829 kilometer, serta Situbondo-Panarukan 14,229 kilometer.
Jalur tersebut juga memiliki 13 stasiun atau halte dan 40 jembatan yang harus kembali diperiksa serta diuji kelaikan teknisnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso Drs. Sigit Purnomo memaparkan, jalur tersebut memiliki sejarah panjang dalam perkembangan ekonomi kawasan.
Stasiun Bondowoso mulai berdiri pada 1893. Selama lebih dari satu abad, jaringan tersebut menjadi bagian dari pergerakan penumpang maupun barang sebelum akhirnya operasional dihentikan pada 2004.
Kini, tantangannya bukan sekadar menghidupkan kembali rel yang pernah ada. Kondisi jalur, bangunan pendukung, jembatan, ruang manfaat dan ruang milik jalan kereta api (Rumaja dan Rumija), hingga perlintasan sebidang harus dipastikan kembali memenuhi standar keselamatan.
Denny menyebut aspek keselamatan menjadi salah satu perhatian utama BTP Kelas I Surabaya. Termasuk di antaranya sterilisasi jalur serta penanganan perlintasan sebidang yang memiliki potensi risiko.
“Keselamatan menjadi salah satu perhatian utama, termasuk ruang manfaat dan ruang milik jalan kereta api, sterilisasi jalur, serta penanganan perlintasan sebidang,” terangnya.
Selain aspek teknis, pemerintah juga harus menjawab pertanyaan penting: seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap layanan kereta api tersebut?
Sebab, investasi reaktivasi jalur sepanjang puluhan kilometer tentu membutuhkan biaya besar. Karena itu, kajian ekonomi dan proyeksi permintaan penumpang maupun angkutan barang menjadi bagian penting sebelum pemerintah memutuskan pembangunan.
87 Persen Perjalanan Masih Gunakan Sepeda Motor
Pemkab Bondowoso menilai kebutuhan konektivitas baru cukup kuat. Data yang dipaparkan Dishub menunjukkan 87 persen perjalanan masyarakat masih menggunakan sepeda motor, 12 persen menggunakan mobil pribadi, sedangkan angkutan umum hanya sekitar 1 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi masih sangat tinggi.
Di sisi lain, struktur ekonomi Bondowoso juga memiliki potensi yang dapat menjadi basis angkutan barang. Berdasarkan data BPS 2025, tenaga kerja Bondowoso didominasi sektor pertanian sebesar 42,48 persen, jasa 37,48 persen, dan industri 20,05 persen.
Kereta api diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif distribusi komoditas unggulan seperti kopi, tebu, dan tembakau.
Potensi lainnya berada di sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan ke Bondowoso meningkat dari 366.522 kunjungan pada 2023 menjadi 555.171 kunjungan pada 2024 dan kembali naik menjadi 611.361 kunjungan pada 2025.
Dengan keberadaan destinasi seperti Ijen Geopark, reaktivasi jalur KA dinilai dapat membuka akses transportasi yang lebih luas bagi wisatawan sekaligus memperkuat konektivitas kawasan.
Jangan Berhenti di Nostalgia
Reaktivasi jalur Kalisat-Bondowoso-Panarukan tidak cukup hanya mengandalkan nilai sejarah. Pemerintah harus memastikan jalur tersebut benar-benar memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang kuat ketika kembali dioperasikan.
Karena itu, kajian demand penumpang dan barang menjadi sangat menentukan. Jangan sampai investasi besar justru menghasilkan infrastruktur yang tidak optimal karena tidak ditopang volume pengguna yang memadai.
Pemkab Bondowoso sendiri mendorong agar reaktivasi tidak dipandang hanya sebagai proyek transportasi, tetapi menjadi bagian dari integrasi ekonomi kawasan Tapal Kuda.
Kerja sama Bondowoso, Jember, dan Situbondo diarahkan pada tiga sektor utama, yakni pariwisata, pangan yang mencakup pertanian dan perkebunan, serta konektivitas antardaerah.
Bupati Abdul Hamid juga menekankan pentingnya integrasi antarmoda. Jalur kereta api diharapkan tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan jaringan transportasi lain, termasuk transportasi udara dan laut di Situbondo.
Dengan demikian, jalur Jember-Kalisat-Bondowoso-Situbondo-Panarukan diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem transportasi kawasan yang lebih terpadu.
Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Syafi’i, Sekretaris Daerah Fathur Rozi, Kepala BTP Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan, sejumlah kepala perangkat daerah dan camat. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
Untuk saat ini, satu hal yang sudah jelas: reaktivasi jalur KA tersebut belum sampai pada tahap pembangunan. Pemerintah masih berpacu menyelesaikan survei, memastikan aspek keselamatan, menyusun dokumen perencanaan, menghitung nilai investasi, sekaligus menguji kelayakan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Jika seluruh tahapan tersebut terpenuhi, barulah pembahasan dapat bergerak dari sekadar rencana menuju keputusan pembangunan.
Sumber : Ig kominfo_bondowoso
Editor : Redaksi
