BONDOWOSO, HARIANMERDEKA.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai serius membangkitkan kembali kejayaan komoditas kopi daerah. Tak sekadar mengandalkan produksi, Pemkab Bondowoso kini mendorong pembenahan ekosistem kopi secara menyeluruh, mulai dari petani, pembiayaan, pengolahan, pemasaran hingga akses pasar internasional.
Langkah tersebut ditandai dengan kolaborasi Pemkab Bondowoso bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember dan International Labour Organization (ILO) melalui agenda rapat kunjungan kerja di Peringgitan Pendopo Raden Bagus Assra, Rabu (30/9/2026).
Pertemuan dipimpin Bupati Bondowoso Dr. H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., didampingi Wakil Bupati As’ad Yahya Safi’i, S.E., serta Sekretaris Daerah Dr. H. Fathur Rozi, M.Fi. Hadir pula jajaran staf ahli, asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah terkait, OJK Jember dan delegasi ILO.
Kolaborasi ini diarahkan untuk menyusun roadmap sekaligus aksi konkret pengembangan kopi Bondowoso dari hulu hingga hilir. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali semangat Bondowoso Republik Kopi (BRK) Reborn.
Bupati Abdul Hamid Wahid mengatakan, dukungan OJK menjadi salah satu pintu masuk untuk menghubungkan potensi kopi Bondowoso dengan berbagai pihak strategis.
“Beberapa waktu lalu telah disampaikan program Bondowoso Republik Kopi Reborn. OJK memberikan dukungan penuh dan berkomitmen merajut serta menyambungkan gagasan ini kepada pihak-pihak strategis terkait,” ujarnya.
Menurutnya, masuknya pendampingan ILO melalui program Promise to Impact Fase 3 menjadi momentum penting untuk menata ulang kebijakan perkopian Bondowoso secara lebih terintegrasi.
Pemkab tidak ingin pengembangan kopi berhenti pada peningkatan produksi. Persoalan petani, pengolahan, akses modal, kepastian pasar dan kemampuan menembus pasar ekspor menjadi bagian yang harus dibenahi secara bersamaan.
Bupati berharap akselerasi tersebut mampu memperkuat seluruh mata rantai perkopian, termasuk pemberdayaan petani, peningkatan kapasitas produksi, tata kelola pengolahan, akses pembiayaan hingga perluasan jejaring pemasaran.
Pemkab Bondowoso, lanjutnya, juga berkomitmen menghadirkan regulasi yang ramah investasi serta membuka ruang kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan.
OJK Jadi Penghubung Petani dengan Pembiayaan
Kepala Kantor OJK Jember Aris Budiman menjelaskan, posisi OJK dalam BRK Reborn bukan sebagai pelaksana tunggal, melainkan sebagai agregator dan katalisator.
OJK akan membantu mengintegrasikan potensi lokal dengan mempertemukan komunitas kopi, pelaku usaha, pemangku kepentingan dan lembaga jasa keuangan.
Dengan pola tersebut, petani maupun pelaku UMKM kopi diharapkan tidak lagi berjalan sendiri ketika membutuhkan akses permodalan.
Lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonbank, akan didorong masuk dalam ekosistem tersebut untuk mendukung kebutuhan pembiayaan usaha.
Tidak hanya kredit, OJK juga mendorong pemanfaatan instrumen asuransi pertanian untuk memitigasi risiko yang dihadapi petani, terutama akibat perubahan iklim dan potensi gagal panen.
“Peran OJK sebagai agregator sekaligus katalisator, menghubungkan komunitas kopi dengan stakeholder dan lembaga jasa keuangan,” kata Aris.
Grand Strategy hingga 2035
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Bondowoso bersama OJK, ILO dan sejumlah organisasi perangkat daerah akan menyusun Grand Strategy Pengembangan Perkopian Bondowoso dengan visi jangka panjang hingga 2035.
Sejumlah perangkat daerah dilibatkan, antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Diskoperindag, Disparbudpora, Diskominfo dan Baperida.
Program pendampingan ILO direncanakan mulai berjalan pada November 2026, dengan kick-off resmi pada awal 2027. Pendampingan tersebut dirancang berlangsung selama empat tahun dan akan disertai evaluasi secara berkala.
Kecamatan Sumberwringin dipilih sebagai lokasi pilot project. Wilayah ini dinilai telah memiliki keterhubungan ekosistem kopi yang relatif stabil dengan pasar maupun pembeli siaga atau off-taker.
Namun, keberadaan off-taker lokal juga menjadi pekerjaan rumah yang sedang disiapkan Pemkab.
Saat ini pemerintah daerah tengah melakukan evaluasi dan kajian hukum terhadap BUMD PT Bondowoso Gemilang (BOGEM) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kajian tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan kelembagaan dalam mendukung ekosistem perdagangan kopi daerah.
Data Petani Disiapkan untuk Pasar Ekspor
Salah satu bagian penting dari pendampingan ILO adalah membangun sistem digital yang mampu merekam data petani, aktivitas budidaya hingga transaksi pasar.
Tidak berhenti pada pendataan, sistem tersebut juga akan dilengkapi data spasial melalui geotagging dan poligonisasi lahan.
Langkah ini penting karena pasar ekspor semakin menuntut ketelusuran asal-usul produk, termasuk kepastian bahwa komoditas tidak berasal dari aktivitas deforestasi.
Dengan basis data yang lebih rapi, perjalanan kopi dari kebun hingga pasar dapat ditelusuri.
Digitalisasi tersebut juga memiliki manfaat lain. Rekaman data produksi dan pendapatan yang terstruktur dapat membantu lembaga keuangan menilai kelayakan kredit petani dan UMKM kopi secara lebih transparan.
Artinya, data tidak sekadar menjadi arsip pemerintah, tetapi dapat menjadi modal baru bagi petani untuk memperoleh akses pembiayaan.
Thomas dari ILO menjelaskan, program Promise to Impact yang didukung Pemerintah Swiss juga terhubung dengan Swiss Import Promotion Programme (SIPPO).
Keterhubungan tersebut membuka peluang bagi kopi Bondowoso untuk dipromosikan melalui jejaring perdagangan internasional, termasuk menuju pasar Swiss dan kawasan Eropa.
Jika skema tersebut berjalan konsisten, tantangan kopi Bondowoso ke depan bukan hanya bagaimana menghasilkan kopi berkualitas, tetapi juga bagaimana memastikan produk tersebut memiliki data, standar, ketelusuran dan akses pasar yang dibutuhkan konsumen global.
Pemkab Bondowoso kini mencoba membangun fondasi itu.
BRK Reborn pun diarahkan bukan sekadar menghidupkan kembali nama besar kopi Bondowoso, tetapi membangun ekosistem baru yang mampu menghubungkan petani, pembiayaan, produksi, pengolahan, data dan pasar dalam satu rantai nilai.
Ujungnya, keberhasilan program ini akan diukur bukan hanya dari banyaknya kopi yang diproduksi, tetapi sejauh mana nilai tambah komoditas tersebut kembali kepada petani dan pelaku UMKM di Bondowoso.
Sumber : Ig kominfo_bondowoso
Editor : Redaksi
