BONDOWOSO, HARIANMERDEKA.CO.ID – Pengelolaan anggaran daerah tidak cukup hanya mengandalkan besarnya alokasi dana. Kompetensi aparatur dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengawasi pengadaan barang dan jasa menjadi faktor penting agar belanja pemerintah benar-benar menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Untuk memperkuat kapasitas tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggandeng Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tingkat Dasar Level 1.
Sebanyak 40 aparatur Pemkab Bondowoso mengikuti pelatihan yang berlangsung di SMK Negeri 1 Bondowoso, Selasa (27/10/2026).
Sekretaris Daerah Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil., saat membuka kegiatan menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, anggaran yang bersumber dari APBD akan diwujudkan menjadi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga sarana pelayanan publik. Karena itu, setiap tahapan pengadaan harus dilakukan secara tepat, sesuai ketentuan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan memandang pelatihan ini hanya untuk memperoleh sertifikat kelulusan. Yang lebih penting adalah peningkatan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan agar pengadaan barang dan jasa benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan,” tegas Fathur Rozi.
Sekda Ingatkan Pejabat Jangan Hanya Bergantung pada Personel Teknis
Fathur Rozi menyoroti pentingnya penguasaan mekanisme pengadaan bagi pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi dan proses pengadaan harus dimiliki sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika kegiatan mulai dilaksanakan.
Pejabat di lingkungan perangkat daerah perlu memahami penyusunan kebutuhan, spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja, hingga pengelolaan kontrak.
Hal tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi potensi persoalan sejak awal sekaligus memitigasi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.
Sekda juga mengingatkan agar pejabat tidak sepenuhnya menyerahkan pemahaman proses pengadaan kepada personel teknis yang menangani pelaksanaannya.
Sebab, setiap pejabat memiliki tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan.
Dengan pemahaman yang memadai, perencanaan diharapkan lebih matang, pelaksanaan lebih terukur, dan risiko kesalahan dalam penggunaan anggaran dapat diminimalkan.
Bondowoso Targetkan 94 PPK Bersertifikat hingga 2030
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bondowoso, Puspo Pranoto, S.T., M.Si., menjelaskan bahwa pelatihan tersebut diikuti 40 peserta dari berbagai unsur pemerintahan.
Peserta terdiri atas 13 pejabat eselon II, 15 camat, empat sekretaris kecamatan dan pejabat kepala bidang, serta delapan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
Puspo menyampaikan, kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap tata kelola pengadaan sekaligus memperkuat efektivitas peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Pemkab Bondowoso juga menargetkan pemenuhan 94 PPK bersertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa Level 1 Tipe C secara bertahap selama periode 2026-2030.
Peserta yang telah memenuhi persyaratan dan lulus pada tahapan sebelumnya akan diarahkan mengikuti peningkatan kompetensi serta sertifikasi pada jenjang berikutnya.
Adapun pelaksanaan ujian sertifikasi direncanakan pada 31 Oktober 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan sistem aplikasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Apabila sistem belum dapat digunakan secara normal, jadwal ujian akan disesuaikan hingga layanan kembali tersedia.
BPSDM Jatim Siapkan Pendampingan hingga Ujian
Kepala Bidang BPSDM Provinsi Jawa Timur, Amalia Pramudiansari, S.STP., M.M., menyampaikan pihaknya siap mendampingi peserta selama proses pembelajaran hingga pelaksanaan ujian kompetensi.
Pendalaman materi, diskusi, dan pemantapan pembelajaran disiapkan untuk membantu peserta memahami substansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Amalia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal, aktif berdiskusi, serta mengikuti setiap tahapan sesuai kurikulum yang telah ditetapkan.
Sekda Bondowoso juga mendorong peserta untuk terus memperbarui pengetahuan seiring perkembangan regulasi dan sistem pengadaan pemerintah.
Menurutnya, peningkatan kompetensi aparatur merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan kesungguhan belajar dan komitmen dalam menjalankan amanah.
Melalui pelatihan ini, Pemkab Bondowoso berharap penguatan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola pengadaan.
Dengan aparatur yang semakin kompeten, belanja daerah diharapkan lebih tertib, transparan, efektif, dan bertanggung jawab sehingga manfaat APBD dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut staf ahli bupati, Asisten II, para kepala perangkat daerah, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta camat se-Kabupaten Bondowoso.
Sumber : ig kominfo
