Berita  

Pemkab Bondowoso Peringati Harkodia, Bupati : Korupsi Merusak Fondasi Pembangunan Daerah

Bupati Berserta Kajari Bondowoso Saat Rakor Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia
Bupati Berserta Kajari Bondowoso Saat Rakor Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia

Bondowoso, harianmerdeka.co.id – Bupati Bondowoso, H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag., secara resmi membuka kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025. Acara tersebut digelar di Ruang Sabha Bina Praja Sekretariat Daerah dengan mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat.”, Selasa 9 Desember 2025.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso sekaligus bertindak sebagai narasumber, Inspektur Kabupaten Bondowoso, serta seluruh perangkat daerah selaku kuasa dan pengguna anggaran.

Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso menekankan bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beliau menyebut korupsi sebagai salah satu hambatan utama yang merusak fondasi pembangunan daerah.

READ  Hasil Surve Tim Independen, Intelnal Goverment Watch (IGW) Pilkada Kabupaten Bondowoso Pasangan BAGUS 02 Unggul

“Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya berfokus pada penindakan yang tegas dan berkeadilan, tetapi juga memperkuat aspek pencegahan. Langkah pencegahan yang vital meliputi perbaikan sistem pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabilitas anggaran yang ketat, serta pengawasan internal yang efektif di seluruh lini pemerintahan,” ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Dzakiyul Fikri, S.H., M.H., menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi. Beliau menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum.

READ  Kelangkaan Elpiji 3 Kilogram Masih Terjadi, Klaim Pemkab Bondowoso Dinilai Tak Sesuai Fakta

“Partisipasi publik yang aktif, terutama melalui pengawasan yang jeli dan pelaporan yang bertanggung jawab terhadap indikasi praktik korupsi, sangat menentukan keberhasilan kita menekan praktik-praktik tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil menjadi pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dengan penyuluhan hukum ini, diharapkan seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya integritas serta mampu memperkuat komitmen antikorupsi dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran.(***)

READ  Pemuda Bataan Tenggarang Bondowoso, Bantu Korban Bencana Banjir Wonoboyo

banner 400x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *