Bondowoso, harianmerdeka.co.id — Sinergitas antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bondowoso dan Kodim 0822 kembali mengemuka. Namun di balik jargon kolaborasi dan dukungan terhadap program Presiden, muncul pertanyaan krusial: sejauh mana media mampu tetap independen saat diminta ikut “mengawal” kebijakan pemerintah?
Kerja sama yang diklaim sebagai langkah strategis ini menempatkan media bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pemerintah.
Ketua SMSI Bondowoso, Arik Kurniawan, menyatakan komitmen insan pers untuk menyajikan pemberitaan yang profesional, berimbang, dan membangun.
“Media memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang benar dan mencerahkan. Kami siap bersinergi dengan Kodim 0822 untuk mengawal program Presiden,” ujarnya.
Di sisi lain, Komandan Kodim 0822, Letkol Inf Prawito, menekankan pentingnya peran media dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia berharap media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga turut mendukung program pemerintah.
“Sinergitas ini penting agar informasi yang sampai ke masyarakat akurat dan mampu menjaga kondusifitas,” tegasnya.
Namun, pernyataan tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan pengamat media. Dorongan agar pers “mendukung” program pemerintah dinilai berpotensi menggeser fungsi utama media sebagai kontrol sosial menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Dalam prinsip jurnalistik, media dituntut independen, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan kekuasaan. Ketika media terlalu dekat dengan aparat atau pemerintah, risiko bias pemberitaan menjadi tak terhindarkan.
Kolaborasi antara SMSI dan Kodim memang dapat memperkuat arus informasi, terutama dalam menangkal hoaks dan disinformasi. Namun, batas antara sinergi dan intervensi harus tetap dijaga.
Jika tidak, publik justru berpotensi kehilangan akses terhadap informasi yang objektif dan kritis—dua hal yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan demokrasi.
Ke depan, sinergitas ini akan diuji bukan dari seberapa solid hubungan kedua pihak, melainkan dari sejauh mana media tetap mampu menjalankan fungsi kontrolnya tanpa tekanan, serta berani menyuarakan fakta meski berseberangan dengan narasi resmi pemerintah.
Penulis : Redaksi
