Kepala BGN Akui Indonesia Akan Krisis Ayam Dan Telor Jika Tak Ada Peternak Baru

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (Foto : Dok/Antara)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (Foto : Dok/Antara)

Jakarta, harianmerdeka.co.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengingatkan potensi krisis pasokan ayam nasional akibat kebutuhan daging ayam yang melonjak tajam dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam diskusi Food Business Opportunity Zona Pangan di Jakarta, Selasa (7/10), Dadan memaparkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani sekitar 3.000 penerima manfaat dan membutuhkan 350 ekor ayam per hari. Jika menu ayam diberikan dua kali seminggu, maka satu SPPG membutuhkan sekitar 2.800 ekor ayam per bulan.

READ  ‎Bupati Bondowoso Hadiri Acara Penyerahan Remisi HUT RI Ke-80 di Lapas Kelas IIB, Tampak Eks-Kadis BSBK Munandar‎‎

“Kalau dikalikan dengan jumlah SPPG yang ada, kebutuhan ayam kita akan meningkat drastis. Tanpa penambahan peternak baru, kita bisa kekurangan pasokan ayam dan telur,” ujar Dadan.

Hingga kini, 10.681 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Setiap satuan dapur umum itu menerima anggaran Rp10 miliar, dengan 85 persen digunakan untuk bahan baku pertanian lokal dan 10,5 persen untuk membayar relawan, termasuk ibu-ibu rumah tangga yang direkrut guna membantu pelaksanaan MBG.

READ  Sajian Menu Desa, Peltu M. Soleh Satgas TMMD 123 Makan Bersama Warga

Menurut Dadan, program ini juga diharapkan mampu mengurangi kemiskinan ekstrem, karena melibatkan warga sekitar dalam rantai pasok dan pengelolaan dapur umum.

Namun, program MBG kini menuai kritik publik setelah muncul kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Meski begitu, Presiden Prabowo disebut tetap memerintahkan agar program MBG dilanjutkan.

“Saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan karena banyak anak dan orang tua menantikan program ini,” tegas Dadan saat konferensi pers di Kemenkes, Kamis (2/10).

la menambahkan, pemerintah hanya menghentikan sementara operasional SPPG yang bermasalah, sembari memastikan perbaikan kualitas makanan dan rantai distribusi bahan baku.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *