Bogor, harianmerdeka.co.id – Bupati Bondowoso H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., bersama Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, S.E., dan Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (02/02/2026).
Rakornas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut menjadi momentum strategis konsolidasi nasional dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Nasional (RPN) 2025–2029.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa stabilitas nasional merupakan fondasi utama pembangunan. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun tidak boleh berujung pada konflik sosial yang mengganggu keamanan dan ketertiban.
“Perbedaan pendapat itu bagian dari demokrasi, tetapi jangan sampai memicu kerusuhan. Stabilitas nasional adalah syarat mutlak agar pembangunan bisa berjalan dan dirasakan rakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kebijakan nasional tidak cukup hanya ditetapkan dalam bentuk regulasi, tetapi harus dipahami, disepakati, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Kebijakan nasional tidak akan berhasil jika hanya berhenti di atas kertas. Harus ada pemahaman yang sama dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh di seluruh daerah,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian nasional sepanjang tahun 2025, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen, peningkatan produksi beras nasional sebesar 13 persen menjadi 34,7 juta ton, serta cadangan beras Bulog yang mencapai rekor tertinggi 4,2 juta ton. Di sektor kesehatan, sebanyak 70 juta warga telah mengakses layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
Sementara di sektor sosial dan pendidikan, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, disertai renovasi belasan ribu sekolah dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat bagi ribuan anak.
Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah telah membentuk 81.613 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta menciptakan 2,7 juta lapangan kerja baru.
Menanggapi arahan Presiden, Bupati Bondowoso H. Abdul Hamid Wahid menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan target pembangunan nasional.
“Pemkab Bondowoso siap menyinkronkan seluruh kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional. Fokus kami adalah penguatan koordinasi lintas sektor untuk menjawab isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, serta percepatan penurunan angka stunting,” kata Bupati.
Ia menegaskan bahwa kehadirannya bersama Wakil Bupati dan Ketua DPRD merupakan bentuk soliditas pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan Presiden dapat diimplementasikan secara tepat sasaran di Bondowoso.
“Kami akan segera mengidentifikasi kendala di lapangan agar pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Rakornas ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, unsur Forkopimda (Dandim, Kapolres, Kajari), serta Kepala BPS kabupaten/kota. Kehadiran lintas unsur tersebut diharapkan mampu memperkuat jembatan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.(***)
