Jakarta, harianmerdeka.co.id — Aksi joget sejumlah karyawan SPPG Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, di area dapur MBG yang viral di media sosial memantik sorotan tajam dari legislatif. Anggota DPR RI Nasim Khan menilai insiden tersebut sebagai cerminan lemahnya pengawasan dan disiplin kerja di lingkungan pelayanan publik.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan bahwa aktivitas di ruang kerja dengan standar operasional ketat, seperti dapur produksi, tidak boleh dijadikan tempat hiburan yang berpotensi merusak profesionalitas.
“Ini bukan sekadar soal viral atau tidak. Ini menyangkut etika kerja dan standar pelayanan. Kalau dibiarkan, bisa menurunkan kepercayaan publik,” tegas Nasim, Senin (23/3/2026).
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur III yang bertugas di Komisi VI DPR RI, ia menyoroti perlunya langkah konkret, bukan sekadar klarifikasi atau pembelaan. Menurutnya, insiden ini harus menjadi pintu masuk untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja di SPPG.
Nasim juga mendesak pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah, untuk tidak bersikap permisif. Ia menekankan bahwa pengawasan internal harus diperketat dan pembinaan karyawan dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya reaktif saat kasus mencuat ke publik.
“Pengawasan harus diperkuat, pembinaan harus konsisten. Tapi kalau ada pelanggaran, harus ada tindakan tegas. Jangan sampai ini dianggap hal sepele,” ujarnya.
Video yang memperlihatkan aksi joget di dapur MBG tersebut menuai reaksi beragam dari masyarakat. Kritik mengarah pada rendahnya disiplin kerja dan kurangnya kesadaran terhadap standar kebersihan serta profesionalitas di area sensitif.
Sejumlah pihak menilai kejadian ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan juga indikasi lemahnya implementasi SOP di lapangan. Jika tidak segera dibenahi, dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas layanan dan kepercayaan publik terhadap institusi.
Dengan sorotan dari DPR, publik kini menanti langkah nyata dari pengelola SPPG dan pihak berwenang. Evaluasi menyeluruh, penegakan disiplin, serta transparansi penanganan kasus menjadi kunci agar insiden serupa tidak kembali terulang.
Penulis : Redaksi
