SURABAYA, HARIANMERDEKA.CO.ID – Kekuatan fiskal Kota Surabaya menunjukkan tren yang semakin mandiri. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD telah mencapai sekitar 64 persen, sebuah capaian yang tergolong tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Indonesia.
Meski demikian, Surabaya dinilai masih memiliki ruang yang sangat besar untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya. Potensi ekonomi yang kuat, terutama dari sektor industri, perdagangan, jasa, hingga investasi, menjadi modal utama untuk mengerek PAD lebih tinggi.
Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, mengatakan posisi fiskal Surabaya cukup istimewa. Bahkan, APBD Kota Surabaya disebut berada di atas APBD 32 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, termasuk berada di atas APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.
“Rasio fiskal 64 persen tergolong mandiri secara fiskal. Dan Kota Surabaya masih berpeluang menaikkan rasio fiskalnya, karena potensi ekonomi daerah ini sangat besar,” kata Lutfil Hakim dalam dialog rutin pengurus PWI Jatim, Senin (31/8/2026).
Menurut Lutfil, rasio fiskal sebesar 64 persen berarti sekitar 36 persen pendapatan Surabaya masih berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) pemerintah pusat.
Jika dibandingkan dengan daerah lain, tingkat kemandirian fiskal Surabaya terbilang sangat tinggi. Sebab, rata-rata rasio fiskal kabupaten/kota di Indonesia masih berada di bawah 16 persen.
Meski begitu, Surabaya belum menjadi daerah dengan rasio fiskal tertinggi. Kabupaten Badung, Bali, misalnya, memiliki rasio fiskal sekitar 92 persen. Artinya, ketergantungan Badung terhadap TKD hanya sekitar 8 persen.
Lutfil menilai Surabaya memiliki peluang mengejar capaian tersebut. Salah satu modal terbesarnya adalah kekuatan ekonomi daerah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai sekitar Rp900 triliun.
Besarnya aktivitas ekonomi tersebut, kata dia, dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan tanpa menghambat pertumbuhan investasi dan dunia usaha.
“Derivasi PDRB Kota Surabaya yang mencapai sekitar Rp900 triliun bisa menjadi trigger penambahan pendapatan positif Kota Pahlawan,” ujarnya.
Lutfil juga menilai keberhasilan Surabaya membangun kekuatan fiskal tidak terlepas dari arah kebijakan pemerintah kota dalam mendorong investasi.
Menurutnya, kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memiliki perspektif yang luas dalam melihat investasi sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
“Keberhasilan kekuatan fiskal Kota Surabaya tidak lepas dari kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi yang notabene memiliki perspektif luas tentang investasi di daerah,” kata Lutfil.
Dengan basis ekonomi yang kuat, PAD yang sudah mencapai 64 persen, serta peluang investasi yang masih terbuka, Surabaya dinilai tidak hanya memiliki kapasitas fiskal yang kuat, tetapi juga peluang untuk semakin mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Tantangannya kini adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut terus dikonversi menjadi pendapatan daerah yang sehat, berkelanjutan, dan tidak membebani masyarakat maupun dunia usaha.
Penulis : Redaksi
