BONDOWOSO, HARIANMERDEKA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui transformasi digital dan penguatan ketahanan pangan.
Komitmen tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Safi’i, S.E., yang mengikuti pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 secara virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Kamis (24/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wabup As’ad didampingi jajaran pejabat Pemkab Bondowoso. Di antaranya Asisten I, Inspektur Inspektorat, Kepala BAPERIDA, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Diskoperindag, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Kabag Perekonomian.
Keikutsertaan tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi daerah dengan arah kebijakan nasional, terutama dalam menjaga stabilitas perekonomian, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kolaborasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Berbagai instrumen kebijakan pemerintah, kata Airlangga, diarahkan tidak hanya untuk menjaga konsumsi domestik, tetapi juga memperkuat sektor produksi agar memiliki daya tahan menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Sejumlah intervensi pemerintah antara lain melalui penyaluran bantuan sosial, stabilisasi harga pangan, dukungan pembiayaan usaha hingga pemberian insentif sektoral.
Salah satu langkah yang disampaikan adalah perlindungan daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan beras pada periode Oktober hingga Desember 2026. Bantuan tersebut dialokasikan sebesar 10 kilogram per bulan bagi keluarga penerima manfaat.
Selain bantuan sosial, pemerintah juga terus melakukan pengendalian harga pangan melalui berbagai program, termasuk distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah (GPM).
Program tersebut mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia guna menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Pemerintah juga mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha sektor produktif, khususnya pertanian dan perikanan. Perhatian juga diberikan terhadap penguatan industri padat karya serta sektor perumahan yang dinilai dapat memperluas kesempatan kerja.
Tantangan lain yang menjadi perhatian adalah potensi dampak cuaca ekstrem dan fenomena El Nino terhadap sektor pangan.
Pemerintah daerah didorong mengambil langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya tekanan inflasi pangan. Upaya tersebut antara lain melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan pengaturan pola tanam, pemerataan wilayah produksi pertanian, serta pemanfaatan sistem peringatan dini terhadap potensi bencana dan perubahan cuaca.
Bagi Bondowoso, penguatan ketahanan pangan menjadi isu strategis mengingat sektor pertanian masih memiliki peran penting dalam struktur ekonomi masyarakat.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting untuk memastikan ketersediaan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat.
Di sisi lain, FEKDI dan IFSE 2026 juga menyoroti perkembangan ekonomi digital di kawasan ASEAN. Indonesia dinilai memiliki potensi pasar digital yang besar, namun potensi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan ekosistem digital, perluasan inklusi keuangan, inovasi layanan teknologi finansial atau fintech, serta kolaborasi lintas sektor.
Bagi Pemkab Bondowoso, perkembangan tersebut menjadi momentum untuk mempercepat transformasi digital di tingkat daerah.
Digitalisasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, tetapi juga diharapkan mampu membuka akses pasar dan pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku UMKM, sektor pertanian hingga perdagangan lokal.
Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital diharapkan tidak berhenti pada digitalisasi layanan pemerintahan, tetapi dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Keikutsertaan dalam FEKDI dan IFSE 2026 menjadi salah satu upaya Pemkab Bondowoso untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan ekonomi nasional sekaligus mengidentifikasi peluang yang dapat diterapkan di daerah.
Sinergi lintas sektor, penguatan ketahanan pangan, perluasan akses pembiayaan dan pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi Bondowoso dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan.
Pemkab Bondowoso juga diharapkan mampu menerjemahkan berbagai kebijakan nasional tersebut ke dalam program konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama pelaku UMKM, petani dan sektor perdagangan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Sumber : Ig kominfo_bondowoso
Editor : Redaksi
